Warga Tugurejo Wates Blitar Tuntut Tersangka Ilegal Loging Segera di Tahan

Blitar | zonaberita.id – Puluhan warga desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar, datangi Mapolres Blitar. Mereka menuntut tersangka Oknum Kepala Desa, segera dilakukan penahanan.

Kasus yang terjadi pada awal bulan Mei tahun 2023 di wilayah hukum polres kabupaten Blitar tersebut, menyita banyak perhatian, karena sampai saat ini pihak kepolisian belum melakukan penahanan terhadap tersangka dari kasus ini.

Kasus penebangan 95 pohon jati ini berawal dari laporan warga desa Tugurejo bernama Suharno pada awal Mei 2023 lalu. Dan sebagai tersangka dalam hal ini adalah SPG (inisial) Kepala Desa Tugurejo

“Oknum Kepala Desa Tugurejo, Kecamatan Wates, yakni SPG, telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas penebangan kayu milik Perhutani (ilegal logging) dan milik salah satu warga Tugurejo. Namun hingga saat ini tersangka belum dilakukan penahanan,” ucap Suharno warga desa Tugurejo Wates kepada awak media bersama warga yang lain usai mendatangi Mapolres Blitar,Jumat(5/4/2024).

Suharno yang mengaku sebagai ahli waris lahan melaporkan bahwa Oknum Kepala Desa Tugurejo tersebut telah melakukan penebangan pohon tanpa izin.

“Total kayu yang dipotong itu ada 95 batang kayu, tapi yang 8 merupakan milik Perhutani,” kata Suharno.

Dari hasil audensi Kasatreskrim Blitar melalui Suharno mengungkapkan, Kasatreskrim Blitar ketika audensi dengan warga mengatakan sebelum lebaran berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan.

“Kami berharap apa yang disampaikan oleh Kasatreskrim benar benar terwujud, bahwa berkas sebelum lebaran betul betul sudah dilimpahkan ke kejaksaan,”tegas Suharno.

Sebenarnya penyidik ini meluruskan, tetapi setelah oknum kades ini ditetapkan tersangka, ada dugaan penyidik ini mendapatkan intervensi dari atas.

Proses ini sudah berlangsung kurang lebih satu tahun, dan baru ditetapkan tersangka.

Ilegal Logging sudah masuk ke dalam kategori kejahatan luar biasa. Kejahatan dalam hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan kehutanan dikualifikasikan ke dalam Pasal 50 Undang- undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.(tok)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *